Kedatangan Mahasiswa ini didasarkan adanya berita yang beredar beberapa hari yang lalu. Menurut laporan yang disampaikan, Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan predikat WDP setelah Badan Pemerika Keuangan (BPK) Jawa Barat menetapkannya sebagai WDP beberapa bulan yang lalu. Hal ini menjadi evaluasi kinerja pemerintah kota Bekasi terkhususnya kepada Dinas Pendidikan.
Pasalnya, mahasiswa menanyakan kinerja kepada dinas pendidikan yang sangat memalukan, hal ini mencerminkan dinas pendidikan merusak fondasi menuju Indonesia emas 2045.
Sementara itu, Alfarizi selaku korlap aksi mengatakan dalam orasi yang disampaikan bahwasanya anggaran yang harusnya ditulis belanja modal kenapa dinas pendidikan menuliskannya anggaran penyedia.
"Apa yang menjadi urgensi dinas pendidikan ? Kok bisa sampai salah seperti itu, memalukan sekali ! Atau memang sengaja untuk kepentingan politik" Ujarnya.
Alfarizi juga menyampaikan dalam orasi tersebut. Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan dokumen penting yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Sayangnya, sejak kejadian ini seakan akan kami memandang tidak semua LKPD disusun dengan jujur dan transparan.
"Hari ini kita sama sama turun didepan gedung Dinas Pendidikan kota Bekasi untuk meminta penjelasan kepada kepala dinas pendidikan, untuk transparansi anggaran ditahun 2023 yang lalu" Pungkasnya.
Selain itu, Muhammad Bayu selaku ketua umum komisariat PMII STIES Mitra Karya menanggapi persoalan dan keresahan masyarakat. Pasalnya, ditahun 2023 dinas pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 280 M namun terealisasikan hanya Rp. 1,5 M
"Kenapa anggarannya tidak sesuai dengan realisasinya ? Dinas pendidikan seakan menutupi kebohongan tersebut" Tutupnya.
Maka dengan itu Alfarizi selaku korlap aksi mengatakan bahwasanya kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia STIE Syari’ah Mitra Karya
Kota Bekasi melakukan Aksi Demonstrasi di depan Gedung DISDIK Kota Bekasi guna mengevaluasi kinerja DISDIK Kota Bekasi yang terlalu bobrok ini. Membawa tuntutan
sebagai berikut:
TUNTUTAN
1. Mendesak DISDIK Kota Bekasi untuk memberikan klarifikasi pada Publik terkait status WDP pada Pelaporan Keuangan tahun 2023
2. Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mundur dari jabatannya apabila tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut.
Komentar
Posting Komentar